MAKASSAR, Notif.News – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menyuarakan aspirasi mendesak bagi warga Kecamatan Manggala yang terdampak aktivitas TPA Antang. Ia mengusulkan agar Pemerintah Kota Makassar memberikan kompensasi berupa pembebasan iuran sampah secara menyeluruh bagi masyarakat di sekitar lokasi pembuangan tersebut.
Persoalan bau menyengat telah menjadi beban keseharian warga, terutama saat memasuki transisi musim kemarau ke hujan. Menurut Hartono, kondisi tersebut sangat mengganggu kenyamanan hingga ke wilayah Bukit Baruga, sehingga sudah sepatutnya pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata melalui kebijakan fiskal.
"Satu kota Makassar membuang sampahnya di sana, masa kita tidak punya kontribusi apa-apa ke mereka? Sebaiknya iuran sampah digratiskan tanpa syarat administrasi yang rumit," tegas Hartono di Gedung DPRD Makassar, Senin (23/2/2026).
Sebagai anggota Komisi B, ia memahami bahwa menghilangkan bau TPA secara total adalah tantangan teknis yang sulit. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh abai terhadap tanggung jawab sosial kepada warga yang selama ini menanggung dampak polusi udara dari sampah seluruh kota.
Aspirasi ini telah ia suarakan dalam forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar. Hartono meminta pemerintah kota untuk tidak lagi memprioritaskan pendapatan daerah dari retribusi sampah khusus di wilayah Manggala yang terdampak langsung.
Meskipun nilai iuran sampah mungkin dianggap tidak terlalu besar, bagi Hartono, penggratisan tersebut merupakan simbol kepedulian dan penghargaan pemerintah terhadap pengorbanan warga. Ia berharap kebijakan ini dapat segera diputuskan agar masyarakat tidak hanya menikmati dampak negatifnya saja.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keadilan ekologis bagi warga yang tinggal di garis depan pengelolaan limbah kota. Hartono berkomitmen untuk terus mengawal usulan ini hingga masuk dalam skema kebijakan anggaran pemerintah kota di masa mendatang.
Pemerintah Kota Makassar diharapkan merespons usulan ini dengan kajian teknis yang cepat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan agar solusi kompensasi ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh ribuan kepala keluarga di Manggala.
Hingga saat ini, warga sekitar TPA terus menaruh harapan pada adanya perbaikan tata kelola sampah yang lebih ramah lingkungan. Di sisi lain, kompensasi ekonomi dianggap sebagai langkah jangka pendek yang paling masuk akal untuk meringankan beban sosial mereka.
Hartono menegaskan bahwa kenyamanan warga adalah prioritas utama yang harus diperjuangkan. Ia tidak ingin masyarakat terus merasa terabaikan di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur kota yang lain.
"Jangan sampai hanya bau sampahnya yang terus dinikmati oleh masyarakat kita di sana. Harus ada kebijakan yang meringankan kantong mereka," pungkas legislator PKS tersebut menutup pembicaraan. (*)
