MAKASSAR, Notif.News – Pemerintah Kota Makassar resmi memulai penyusunan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Agenda strategis ini digelar di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026), sebagai langkah konkret untuk menjawab tantangan perkotaan yang kian kompleks.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa RKPD 2027 bukan sekadar dokumen administratif tahunan. Instrumen ini merupakan kompas strategis untuk memastikan kesinambungan visi "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan" yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 tetap berada pada jalurnya.
Dalam arahannya, Munafri menekankan bahwa tahun 2027 adalah fase krusial untuk konsolidasi dan akselerasi program. Ia menuntut setiap kebijakan pembangunan disusun secara matang dan terukur agar dampak kesejahteraannya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
"Perencanaan pembangunan harus disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan visi besar kita. Prinsip utama yang harus dipegang adalah keberlanjutan. Program yang sudah dirintis harus diperkuat dan disempurnakan," tegas pria yang akrab disapa Appi tersebut.
Wali Kota juga menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk bekerja berbasis data dan indikator kinerja yang jelas. Pendekatan partisipatif yang menggabungkan aspirasi masyarakat (bottom-up) dan kebijakan strategis (top-down) menjadi kunci agar pembangunan tidak salah sasaran.
Menurut Munafri, keberlanjutan pembangunan harus dibuktikan dengan peningkatan daya saing kota di kancah nasional maupun internasional. Ia ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan mampu memberikan outcome dan impact yang nyata bagi kualitas hidup warga Makassar.
Forum ini melibatkan berbagai elemen penting, mulai dari DPRD, akademisi, hingga perwakilan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan pemuda. Pelibatan lintas sektor ini bertujuan agar rancangan awal RKPD 2027 lebih inklusif dan mengakomodasi kebutuhan seluruh warga.
Munafri mengingatkan para kepala perangkat daerah agar hasil diskusi dalam forum ini ditindaklanjuti secara serius. Sinergi antarinstansi menjadi harga mati guna menghindari tumpang tindih program dan memastikan efisiensi birokrasi dalam menjalankan roda pembangunan.
"Seluruh aktivitas perangkat daerah harus bisa diukur dampaknya. Kita ingin pencapaian tujuan pembangunan berjalan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan sejak awal periode kepemimpinan," tambah politisi yang dikenal visioner ini.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan mitra pembangunan lainnya. Kehadiran mereka mempertegas pentingnya sinkronisasi kebijakan antara tingkat kota dan provinsi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Dengan penguatan perencanaan di awal tahun ini, Pemkot Makassar optimis dapat menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di masa depan. Fokus pada pembangunan yang inklusif diharapkan mampu mempersempit kesenjangan dan menjadikan Makassar sebagai kota yang nyaman bagi semua.
Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal draf RKPD 2027 hingga menjadi kebijakan operasional. Munafri berharap kolaborasi yang terbangun dalam forum ini menjadi fondasi kokoh bagi wajah Makassar yang lebih modern dan tertata di tahun-tahun mendatang.
Melalui RKPD 2027, Makassar bersiap melakukan lompatan besar dalam transformasi pelayanan publik dan infrastruktur. Perencanaan yang matang menjadi janji pemerintah untuk terus menghadirkan solusi atas dinamika perkotaan yang terus berkembang dinamis. (*)
