Makassar (Notif.news) – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029, yang digelar di Hotel Claro pada Rabu (5/3/2025). Kegiatan ini menandai langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar yang akan menjadi pedoman pembangunan lima tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Munafri menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sebagai proses yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
“Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Munafri.
Munafri juga menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD Kota Makassar harus selaras dengan kebijakan nasional. RPJMD yang disusun harus mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian Asta Cita yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pemajuan ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan nasional, dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Munafri.
Pada kesempatan tersebut, Munafri juga memperkenalkan visi pembangunan Kota Makassar untuk lima tahun ke depan, yaitu "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan," yang dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan. Visi ini akan menjadi dasar dalam semua kebijakan pembangunan di kota tersebut.
Selain itu, Munafri memaparkan Program Unggulan Sapta Mulia, yang dirancang untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat. Program tersebut mencakup gratis seragam sekolah, gratis iuran sampah, pemasangan instalasi air bersih, pembangunan stadion internasional, Mulia Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial), Makassar Super Apps, dan Makassar Creative Hub.
“Program Unggulan Sapta Mulia menyentuh langsung masyarakat dan memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan,” tambahnya.
Forum Konsultasi Publik ini dianggap sebagai bagian penting dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Melalui forum ini, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memberikan masukan dan saran untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan inklusif.
“Hasil konsultasi publik ini akan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang akan ditandatangani oleh Kepala Bappeda, Kepala SKPD, dan perwakilan masyarakat yang hadir,” ujar Munafri.
Di akhir sambutannya, Munafri mengingatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Direksi Perusahaan Daerah agar aktif terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD. Ia menegaskan bahwa rencana kegiatan prioritas harus dapat diukur dari hasil dan dampaknya bagi masyarakat.
“Saya berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar serius mengikuti setiap tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan bersama Tim Transisi Pemerintah Kota Makassar,” tutup Munafri. (*)
