Makassar (Notif.news) – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah menunjuk sembilan Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Langkah ini diambil untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berjalan dengan baik, terutama dalam masa transisi.

Beberapa OPD yang diisi oleh Plt antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Satpol-PP. Penunjukan Plt ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas pelayanan publik, terutama di OPD yang memiliki peran strategis.

“Sumber daya yang ada, seperti di Dinas Pendidikan, kan membutuhkan orang yang lebih senior. Oleh karena itu, saya minta Pak Andi Bukti yang menyelesaikan ini, karena dinas ini sangat fundamental,” ujar Munafri, dalam wawancara setelah rapat koordinasi, Selasa (4/3/2025).

Dalam penunjukan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Makassar, Andi Bukti Djufri, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan. Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Muh. Mario Said, dipercaya untuk menjabat Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Fathur Rahim, diamanahkan sebagai Plt Kepala Satpol-PP.

Posisi lainnya juga diisi oleh pejabat yang berpengalaman, antara lain Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, A. Muh. Yasir, yang ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Aryati Puspasari Abady, yang menjadi Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Ferdy Mochtar, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Nur Kamarul Zaman, menjabat Plt Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan.

Munafri menegaskan bahwa penunjukan Plt ini didasarkan pada pengalaman dan porsi kerja masing-masing pejabat. Untuk pejabat eselon II yang sebelumnya menjabat staf ahli, mereka diminta turun langsung untuk membantu membenahi OPD selama masa transisi.

“Ini di dalam wilayah kerja masing-masing saja, seperti staf ahli yang tidak terlalu banyak beban tugasnya, sehingga kami meminta mereka untuk turun dan membantu pembenahan selama masa transisi ini,” jelas Munafri.

Penunjukan Plt ini, menurutnya, merupakan langkah awal sebelum pengisian jabatan definitif. Pemkot Makassar berencana untuk melaporkan usulan nama-nama pejabat tersebut ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan.

“Setelah mendapatkan persetujuan dari kementerian, kita akan lanjutkan dengan pengisian jabatan definitif,” pungkas Munafri. (*)