Makassar (Notif.news) – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan Pemerintah Kota Makassar usai serah terima jabatan (Sertijab) dari Wali Kota Makassar periode 2021-2025, Moh Ramdhan Pomanto. Pemaparan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengumuman Pidato Penyampaian Visi dan Misi Wali Kota Makassar masa jabatan 2025-2030 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (3/3/2025).

Dalam pemaparannya, Munafri menjelaskan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu agenda penting yang akan segera dilaksanakan. Ia menguraikan tujuh arah kebijakan yang menjadi fokus pembangunan Kota Makassar, antara lain: Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tangguh, Demokrasi Substansial, serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.

Selain itu, ada pula kebijakan terkait Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Kewilayahan yang Didukung Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta Kesinambungan Pembangunan.

Sebagai langkah awal, Munafri menyebutkan tiga agenda prioritas yang akan segera dilaksanakan. Agenda pertama adalah pengelolaan keuangan daerah melalui efisiensi anggaran. Kebijakan ini memastikan pengeluaran dan belanja daerah tepat sasaran, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

“Langkah strategis tersebut adalah melakukan penyesuaian dan pergeseran alokasi APBD 2025 serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2025 yang akan mendukung Prioritas Pembangunan Nasional melalui Asta Cita dan Program Unggulan MULIA,” jelas Munafri.

Agenda kedua adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD 2025-2029, yang memuat visi, misi, dan janji politik MULIA untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini juga akan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita.

Agenda ketiga adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026, yang menjadi dokumen perencanaan tahunan untuk mendetailkan kebijakan dan prioritas pembangunan di tahun kedua pemerintahan MULIA.

“Keseluruhan agenda ini adalah bagian dari perencanaan pembangunan Kota Makassar, baik jangka menengah maupun tahunan,” tambah Munafri.

Munafri berharap sinergi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat akan mempercepat realisasi program pembangunan, serta menjadikan Makassar sebagai kota yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

“Tentunya, dukungan dan sinergi dari semua pihak sangat diperlukan dalam mengawal Pemerintahan MULIA untuk lima tahun ke depan,” pungkasnya. (*)