Makassar (Notif.news) – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk memberdayakan pengusaha lokal dan menjadikan mereka sebagai mitra strategis utama dalam mempercepat laju pembangunan di Kota Makassar. Penekanan ini disampaikan saat menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) Kota Makassar periode 2025-2030 di kantor Balai Kota pada Senin (19/5/2025).
Dalam sambutannya di hadapan para pengurus GAPEKSINDO yang baru dilantik, Wali Kota Munafri Arifuddin menyampaikan keprihatinannya bahwa selama ini, meskipun Kota Makassar tidak pernah sepi dari berbagai proyek pembangunan, sebagian besar pekerjaan konstruksi justru dikerjakan oleh pengusaha yang berasal dari luar kota. Kondisi ini dinilai kurang optimal dalam memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan perekonomian Kota Makassar.
“Wajib bagi kita untuk memiliki mitra strategis pembangunan yang berasal dari Makassar. Kami secara tegas mengutamakan pengusaha lokal untuk terlibat aktif dalam berbagai proyek pembangunan di kota ini. Namun, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah profesionalisme dalam setiap tahapan pekerjaan,” ujar Wali Kota Munafri Arifuddin dengan nada menekankan.
Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menambahkan bahwa jika proyek-proyek pembangunan di Kota Makassar dapat dikerjakan oleh pengusaha lokal, maka perputaran uang akan terjadi di dalam kota itu sendiri. Hal ini diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian daerah serta mempercepat proses pembangunan secara keseluruhan.
Munafri Arifuddin menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mempercepat pembangunan kota melalui kolaborasi yang sehat dan sinergis antara pemerintah daerah dan sektor swasta lokal, khususnya para pengusaha konstruksi. Kemitraan yang kuat dengan pengusaha lokal dipandang sebagai kunci untuk mengoptimalkan dampak ekonomi dari setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan.
Menurut Wali Kota, kehadiran mitra strategis dari dalam kota sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Makassar. Meskipun pengusaha dari luar kota juga tidak sepenuhnya dikesampingkan, prioritas utama dalam pemberian pekerjaan akan tetap diberikan kepada para pelaku usaha lokal yang memenuhi persyaratan.
“Prioritas utama kami tetap diberikan kepada para pelaku usaha yang berdomisili dan beroperasi di Kota Makassar. Jika teman-teman pengusaha dari Makassar yang mendapatkan pekerjaan konstruksi, maka secara otomatis perputaran uang akan terjadi di dalam kota Makassar, yang pada akhirnya akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah,” jelasnya dengan optimisme.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Kota Makassar berupaya untuk memastikan bahwa minimal 50% dari total belanja proyek-proyek pembangunan yang ada akan direalisasikan di Kota Makassar. Selain itu, 50% sisanya akan dialokasikan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor terkait. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perputaran ekonomi di tingkat akar rumput dan mengurangi ketergantungan pada segelintir pelaku usaha besar.
Wali Kota Munafri Arifuddin juga menyinggung beberapa proyek strategis yang menjadi fokus pemerintah kota, termasuk pembangunan kantor-kantor lurah yang selama ini masih menyewa, serta program renovasi sekolah-sekolah yang telah puluhan tahun tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Peningkatan infrastruktur pendidikan dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi para siswa.
“Proses pendidikan yang berkualitas harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di Makassar dapat belajar di tempat yang layak dan representatif, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri secara optimal,” tambahnya dengan penuh harap.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengingatkan seluruh pihak terkait mengenai pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Beliau secara tegas menolak praktik pemberian proyek berdasarkan kedekatan personal atau hubungan yang tidak sehat. Menurutnya, semua proyek harus diperoleh melalui mekanisme komunikasi dan prosedur yang jelas, adil, dan transparan.
“Kami berharap para pengusaha lokal dapat merespons peluang yang diberikan ini secara aktif dan profesional. Jangan sampai hanya menjadi perantara proyek dari pihak luar. Jika penawaran nilai dan kualitasnya sama, tentu saja kami akan memprioritaskan pengusaha lokal,” harap Wali Kota Munafri Arifuddin.
Wali Kota kembali menegaskan bahwa selama ini Kota Makassar tidak pernah kekurangan proyek pembangunan. Namun, fakta bahwa sebagian besar pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pengusaha dari luar kota menjadi perhatian serius pemerintah kota untuk melakukan perubahan kebijakan yang lebih memberdayakan pengusaha lokal.
Beliau kembali menekankan bahwa jika pengusaha lokal mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan proyek-proyek di Makassar, maka aliran dana akan tetap berada di dalam kota, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan pembangunan kota secara berkelanjutan.
Kebijakan ini juga bertujuan untuk mempercepat perputaran roda ekonomi di Kota Makassar secara keseluruhan serta memberikan dukungan yang lebih besar kepada para pelaku usaha lokal agar mereka dapat terus tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan kota.
“Jika pemerintah dan sektor swasta lokal dapat bekerja sama dengan baik dan sinergis, maka pergerakan ekonomi di Kota Makassar akan berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat. Kami menginginkan pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak,” pungkas Wali Kota Munafri Arifuddin dengan optimisme. (*)
