Makassar, Notif.news – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kompleks Kantor Gabungan Dinas lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Jalan Urip Sumoharjo pada Kamis (10/7/2025). Sidak ini bertujuan untuk memastikan kehadiran pejabat, aktivitas pelayanan, serta menyoroti langsung kondisi fasilitas gedung yang dinilai belum memadai.
Dalam sidaknya yang dimulai pukul 09.50 WITA, Appi menyasar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), serta Dinas Penataan Ruang (Distaru). Kedatangan Wali Kota ini adalah bagian dari upaya memastikan kinerja aparatur pemerintah dan fasilitas penunjang pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
"Yang paling pertama tentu saya melihat kondisi suasana kerja pegawai dan kondisi kantor dinas gabungan," ujar Munafri di lokasi. Ia menemukan sejumlah persoalan, terutama terkait kondisi fisik gedung yang dianggap kurang layak.
Wali Kota secara langsung menyoroti kebersihan, kerapian ruang kerja, area parkir yang belum tertata baik, hingga plafon ruangan yang mengalami kerusakan parah. "Hampir semua belum sesuai yang kita harapkan, termasuk area parkir, dan kondisi gedungnya," terang Munafri usai menyusuri lorong kantor dinas gabungan.
Temuan-temuan ini, termasuk plafon rusak yang berpotensi membahayakan, menunjukkan kebutuhan mendesak akan perbaikan. Hal ini untuk menjamin keselamatan pegawai dan kenyamanan masyarakat yang datang mengurus layanan. "Kalau kantor seperti ini dibiarkan terus, bisa mencelakakan orang. Kalau plafon jatuh atau ambruk, pasti menimbulkan kecelakaan. Itu harus cepat diperbaiki," tegasnya.
Sidak ini menegaskan komitmen Wali Kota Makassar untuk memastikan seluruh kantor pemerintahan memiliki fasilitas kerja yang layak, tertib, dan bersih, sekaligus menjamin pelayanan publik yang prima. Menurutnya, perbaikan fasilitas dasar penting untuk meningkatkan etos kerja aparatur.
"Ini butuh perhatian, supaya kalau berada di tempat yang baik untuk bekerja, itu bisa meningkatkan etos kerja. Tidak perlu mewah, tetapi bersih dan rapi. Nah, itu yang kita harapkan," ujar politisi Golkar tersebut. Ia menekankan bahwa seluruh kantor pemerintahan wajib memiliki standar minimal kebersihan dan tata kelola fasilitas yang sama.
Hal tersebut krusial agar pelayanan publik bisa berjalan optimal dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. "Beberapa lokasi kantor penyelenggaraan pemerintahan ini harus punya standarisasi. Termasuk kebersihan, tata kelola. Ini yang harus kita jalankan supaya bisa menjadi fasilitas pelayanan publik yang baik," jelasnya.
Menanggapi kondisi kantor Dinas Perikanan dan Pertanian, Munafri langsung menginstruksikan perbaikan segera. Ia juga meminta agar proses renovasi kantor dinas yang sedang berlangsung dipercepat, sambil memastikan sistem pelayanan kepada warga tetap berjalan maksimal.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada perbaikan. Saya sudah minta supaya ini segera ditangani," tutupnya. Komitmen ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan kerja yang profesional dan pelayanan publik yang optimal di seluruh jajaran Pemkot Makassar. (*)
