MAKASSAR, Notif.News – Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, menegaskan bahwa serapan aspirasi warga bukan sekadar formalitas, melainkan kompas utama dalam merumuskan kebijakan legislatif. Instrumen ini digunakan dewan untuk memetakan persoalan riil di lapangan, mulai dari pengawasan hingga penyusunan pos anggaran daerah agar tepat sasaran.
Melalui mekanisme Musrenbang di tingkat kelurahan, legislator PKS ini mengungkapkan bahwa pelayanan air bersih PDAM dan kendala Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi dua isu paling krusial yang disuarakan masyarakat. Warga di Kecamatan Ujung Pandang dan Makassar melaporkan distribusi air yang tidak rutin serta kualitas air yang keruh.
Selain itu, banyak warga mengeluhkan status kepesertaan KIS yang tiba-tiba nonaktif, baik karena kendala administrasi maupun tunggakan iuran. Kondisi ini membuat akses kesehatan masyarakat terhambat, sehingga diperlukan koordinasi cepat antara legislatif dan pihak terkait untuk mencari solusi konkret.
"Aspirasi ini menjadi bahan utama kami di dewan. Kami memetakan mana yang bisa selesai melalui koordinasi cepat dengan OPD, dan mana yang harus masuk ke perencanaan anggaran jangka panjang," ujar Anwar Faruq, Jumat (9/1/2026).
Untuk persoalan yang bersifat mendesak, seperti perbaikan lampu jalan atau administrasi kependudukan, DPRD biasanya langsung melakukan eksekusi melalui koordinasi lintas dinas. Anwar memastikan, masukan masyarakat selalu diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensi demi efektivitas penanganan.
Terkait isu struktural seperti infrastruktur air bersih, dewan berkomitmen mendorong dukungan anggaran pada pembahasan kebijakan daerah. Baginya, tanpa data riil dari masyarakat, DPRD akan bekerja di atas asumsi yang berisiko tidak selaras dengan kebutuhan publik.
Meski gedung DPRD Makassar sempat mengalami insiden kebakaran pada Agustus 2025 lalu, Anwar memastikan komitmen pelayanan tidak surut. Keterbatasan fasilitas sementara dianggap bukan penghalang bagi para legislator untuk tetap produktif dalam mengawal kepentingan warga.
Anwar juga mengajak masyarakat untuk lebih proaktif menyampaikan kritik dan saran secara berkelanjutan, tidak hanya saat momentum tertentu. Komunikasi yang terjaga antara wakil rakyat dan konstituen dinilai sebagai kunci terciptanya kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
Legislator ini berharap instansi terkait, seperti PDAM dan penyelenggara layanan kesehatan, lebih responsif terhadap temuan di lapangan. Sinergi antara temuan dewan dan eksekusi pemerintah kota diharapkan mampu mengurai benang merah persoalan dasar di Makassar.
Penyerapan aspirasi ini diposisikan sebagai jembatan langsung yang menghubungkan suara akar rumput dengan meja pengambilan keputusan. Dengan data yang akurat, DPRD Makassar optimis dapat menghadirkan solusi yang berkelanjutan bagi pembangunan kota. (*)
